Pengadaan Petugas Pemeliharaan Persemaian Tengkawang Pada Pengembangan Sumber Benih Tengkawang Bersertifikat Kabupaten Bengkayang

Kalimantan Barat menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sektor FOLU (Forestry and Other Land Use). Kalbar merupakan salah satu provinsi penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tertinggi dari sektor FOLU dengan tingkat emisi dasar (baseline) sebesar 23,4 juta tCO2eq, terdiri dari 22,1 juta tCO2eq dari deforestasi dan 1,26 juta tCO2eq dari degradasi hutan. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Kalbar sejak tahun 2012 telah berkomitmen dan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan emisi GRK sehingga berkontribusi ke Nationally Determined Contribution (NDC). Upaya-upaya tersebut diantaranya membangun dan memperkuat arsitektur REDD+ dengan menyusun Rencana Aksi Provinsi REDD+ (RAP REDD+) dan menargetkan 60% penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dari emisi BAU; menyusun Forest Reference Emission Level (FREL), membentuk Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+); melakukan pemantauan emisi GRK secara berkala; dan mendorong penguatan tata kelola REDD+ di sub-nasional. Pemprov Kalbar juga telah menyusun berbagai regulasi untuk mendukung pelaksanaan REDD+, serta mendorong peningkatan pengelolaan hutan lestari melalui berbagai program seperti perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum dan program-program lain yang relevan. 

Upaya-upaya tersebut telah menghasilkan kemajuan signifikan. Mengacu pada hasil analisis Pokja REDD+, Kalbar telah menghasilkan kinerja positif penurunan emisi GRK dari deforestasi pada 2 periode pengukuran (2017-2018 dan 2019-2020)​ dari target 60% alokasi provinsi sebesar 8,8 juta tCO2eq dan 1 periode dari alokasi nasional (2019-2020) sebesar 7,50 tCO2eq. 

Untuk mendukung penguatan dan perluasan aksi mitigasi yang berkontribusi langsung pada penurunan emisi GRK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) akan melaksanakan Pengadaan Petugas Pemeliharan dan Penjagaan Sumber Benih Pada Pengembangan Sumber Benih Tengkawang Bersertifikat Di Kabupaten Bengkayang. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyeleksi personil yang mampu menjalankan tugas dan fungsi pemeliharaan dan penjagaan pada lokasi tersebut  

Latar belakang pengadaan ini adalah untuk mendorong pengembangan sumber benih tengkawang bersertifikasi di Kabupaten Bengkayang yang telah diinisiasi KPH Bengkayang sejak tahun 2022. Target kegiatan adalah 1 lokasi pembibitan tengkawang terbangun. Tahapan kegiatan untuk mencapai target sebagai berikut: 

1. Pengembangan dan pengelolaan sumber benih di areal seluas 25 hektar, dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber benih tengkawang yang berkualitas tinggi dan bersertifikasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan sumber benih 
2. Optimalisasi pengelolaan persemaian benih dan bibit tanaman tengkawang dengan membangun satu unit perbenihan tengkawang semi-permanen yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan persemaian, termasuk penyediaan media tanam, sistem irigasi, dan perlindungan tanaman, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan persemaian untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam budidaya tengkawang 
3. Memfasilitasi riset dan penelitian ilmiah tentang ekosistem hutan tengkawang di wilayah kerja KPH Bengkayang. 

Lokasi pengembangan sumber benih tengkawang bersertifikat ini di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kab Bengkayang, yang menjadi bagian dari wilayah kerja KPH Bengkayang. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Tahun 1 (Q4), Tahun 2 (Q1, Q2, Q3, Q4) dan Tahun 3 (Q1, Q2). Untuk mencapai tujuan kegiatan maka dibutuhkan 2 orang petugas pemeliharaan dan penjaga sumber benih. 

Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari program berjudul “Penguatan dan Perluasan Dukungan Untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat”. Sumber pendanaan berasal dari Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 untuk Periode 2014-2016 mengacu pada KepMenLHK No. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results-Based Payment (RBP) periode 2014–2016 dari Green Climate Fund (GCF). Pendanaan dikelola Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan ke Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat melalui Lembaga Perantara (Lemtara).