PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada puncak kemarau yang diprediksi hingga September 2026, salah satunya melalui peningkatan kapasitas brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Melalui bimbingan teknis ini, kita sedang mengisi kapasitas kelembagaan dengan kompetensi nyata,” kata Ir. H. Adi Yani, MH, Kepala DLHK Kalbar dalam acara Pembukaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Brigade Dalkarhutla UPT KPH Provinsi Kalimantan Barat Angkatan I, yang dilaksanakan di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (3/6/2026).
Pada level yang lebih strategis, lanjut dia, pelaksanaan kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh untuk mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan, salah satunya, melalui Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026.
“Pendanaan RBP digunakan seoptimal mungkin agar kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan seminimal mungkin,” jelasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, setiap peserta yang duduk di ruangan ini sesungguhnya merupakan bagian dari upaya besar Indonesia dalam menjaga hutan tropis bagi 10 generasi mendatang.
“Dan bagi keseimbangan iklim global,” tukasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) pada 17 UPT KPH di seluruh Kalimantan Barat.
“Pembentukan Brigade Dalkarhutla ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan personil pengendalian karhutla di setiap wilayah KPH,” paparnya.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini menurutnya tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat konvensional dan reaktif. diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis, terencana, berbasis data, serta berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan pencegahan dan penanggulangan karhutla sesungguhnya terletak pada kesiapan di tingkat tapak, terutama pada kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang berada di garis terdepan,” ingat Adi Yani.
Oleh karena itu, lanjut dia, peningkatan kapasitas SDM bagi Brigade Dalkarhutla maupun Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan investasi strategis dalam membangun sistem pengendalian karhutla yang tangguh, profesional, dan berkelanjutan.
“SDM yang terlatih, memiliki kompetensi teknis yang memadai, mampu bekerja sama secara efektif, serta memahami standar keselamatan dan kesehatan kerja akan menjadi kekuatan utama dalam melindungi hutan dan lahan Kalimantan Barat dari ancaman kebakaran,” paparnya.
Adi Yani berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pengendalian karhutla.
“Manfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk menyerap seluruh materi dan pengalaman yang diberikan,” ucapnya.
Dia mengingatkan bahwa profesionalisme, disiplin, kerja sama tim, dan keselamatan kerja harus senantiasa menjadi pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas. “Dengan kompetensi yang semakin baik dan semangat pengabdian yang tinggi, saya yakin Brigade Dalkarhutla dan MPA akan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari bencana karhutla,” imbuhnya.
Ketua Panitia Pelaksana Bimtek yang juga Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya dan Ekosisten DLHK Kalbar, Hairil Anwar, mengatakan untuk angkatan pertama, peserta bimtek diikuti oleh UPT KPH Mempawah, Bengkayang dan Sambas.
“Masing-masing 10 orang, sehingga total peserta sebanyak 30 orang,” paparnya.
Dalam pelatihan, porsi materi pembelajaran kata dia diisi 70 persen teori melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif dalam kelas.
“Praktik Lapangan porsinya 30 persen, berupa simulasi langsung terkait teknik pemadaman, pemeliharaan sekat bakar, pemeliharaan tabat, dan penerapan K3,” imbuhnya.
Menurutnya, narasumber dan instruktur pada kegiatan ini berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM BP2SDM Kementerian Kehutanan, DLHK Kalbar serta Instruktur Lapangan / Lokal dari UPT KPH Wilayah Kubu Raya.
“Jalannya seluruh rangkaian kegiatan ini dipantau langsung oleh tim supervisor dari BP2SDM Kementerian Kehutanan,” pungkasnya.